REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Dalam Negeri baru Jerman Horst Seehofer mengatakan Islam bukan bagian dari Jerman. Dalam wawancara pertamanya sejak dilantik pada Rabu (14/3) dengan surat kabar Bild, Seehofer mengaku akan membuat rencana utama untuk mendeportasi imigran.
"Islam bukan bagian dari Jerman. Tentu saja orang-orang Muslim yang tinggal di sini adalah warga Jerman. Pesan saya adalah: Muslim bisa tinggal bersama kami, tidak di sebelah kami atau melawan kami," kata Seehofer, Jumat (16/3).
Pernyataannya ini bertentangan dengan sikap mantan Presiden Jerman Christian Wulff yang mengatakan Islam adalah bagian dari Jerman, yang kemudian memicu perdebatan mengenai imigrasi pada 2010. Pada 2015, Merkel menegaskan kembali kata-kata Wulff itu saat kelompok anti-imigran Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West (Pegida) melakukan unjuk rasa.
Seehofer berasal dari partai konservatif Christian Social Union (CSU) yang masuk dalam koalisi pemerintahan Kanselir Jerman Angela Merkel. Ia juga menuturkan, ia akan mengklasifikasikan imigran dari negara yang lebih aman dan akan memudahkan proses deportasi para pencari suaka.
Pernyataan Seehofer ini disampaikan setelah CSU dan Christian Democratic Union (CDU), yang membentuk koalisi bersama Social Democratic Party (SPD), telah kehilangan banyak pendukung. Dukungan banyak beralih ke partai anti-imigran Alternative for Germany (AfD) dalam pemilihan tahun lalu.
Seehofer kemudian ingin menunjukkan pada publik bahwa partainya di pemerintahan bisa menangani masalah imigrasi secara tepat. Dengan demikian, koalisi bisa kembali mendapat dukungan sayap kanan.
Pemerintah Jerman memperkirakan, ada sekitar 4,4 sampai 4,7 juta warga Muslim yang tinggal di Jerman. Banyak dari mereka berasal dari Turki dan negara-negara lain di Timur Tengah. Lebih dari satu juta migran Muslim juga telah tiba di negara ini setelah Merkel mengadopsi kebijakan pintu terbuka pada pertengahan 2015.
Andre Poggenburg, pemimpin AfD di negara bagian Saxony, mengatakan Seehofer sedang meniru partainya demi mendapatkan simpati publik menjelang pemilihan daerah pada Oktober mendatang di Bavaria. Sementara Natascha Kohnen dari SPD mengatakan penghasutan sama sekali tidak dibutuhkan oleh masyarakat Jerman saat ini, yang dibutuhkan justru politisi yang bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kesepakatan koalisi, blok konservatif CDU/CSU dan SPD sepakat akan membatasi migrasi ke Jerman dan Eropa untuk menghindari krisis pengungsi seperti pada 2015. Mereka juga tidak mengharapkan migrasi (tidak termasuk migrasi tenaga kerja) akan meningkat di atas kisaran 180 ribu sampai 220 ribu orang per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
